PENERIMAAN CPNS FORMASI PELAMAR UMUM TAHUN 2014 DAPAT DILIHAT DI ALAMAT REGPANSELNAS.MENPAN.GO.ID. DAN SSCN.BKN.GO.ID , PENDAFTARAN CPNS TIDAK DIPUNGUT BIAYA. HATI-HATI TERHADAP SEGALA BENTUK PENIPUAN # PENERIMAAN CALON PRAJA IPDN TAHUN AJARAN 2014/2015 TELAH DIBUKA, PENDAFTARAN MULAI TANGGAL 23 - 29 AGUSTUS 2014 PK.08.00-15.30 WIB BERTEMPAT DI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG
Selayang Pandang
» Home
» Visi, Misi dan Strategi
» Tugas Pokok dan Fungsi
» Program & Kegiatan
» Sejarah
» Struktur Organisasi

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung

Profil PNS
Golongan
Jenis Kelamin
Pendidikan
Agama
JUMLAH PNS

Download
Peraturan BUPATI Tentang HARI dan JAM KERJA
Peraturan BUPATI Tentang PENDELEGASIAN CUTI PNS
Peraturan BUPATI Tentang PENDELEGASIAN HUKUMAN DISIPLIN
Contoh Format SURAT CUTI
BATAS USIA PENSIUN PNS
UJI PUBLIK NAMA TENAGA HONORER KATEGORI II
DAFTAR TENAGA HONORER K2 YANG LULUS SELEKSI CPNS TAHUN 2013
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA

Jajak Pendapat
Bagaimanakah Penyampaian Pendaftaran CPNS Pemerintah Kab. Bandung yang Lebih Baik
Lamaran Lewat Pos
Lamaran Lewat eMail
Lamaran Langsung
Lihat hasil polling

 
Home > Selayang Pandang  
Selayang Pandang
Tugas Pokok dan Fungsi
(Selasa, 04 Desember 2007)

Sumber Arsip Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, dibaca: 17.877 kali

 

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

KABUPATEN BANDUNG

 

[PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 6 TAHUN 2008]

===========================================================================================

 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Paragraf 1

Kepala Badan

Pasal 45

 

(1)   Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan;

(2)   Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan,  mengatur, membina, mengendalikan,  mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik sebagaian bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;

(3)   Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi :

•a.           Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

•b.           Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

•c.           Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

•d.           Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 46

 

(1)   Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris;    

(2)   Sekretaris mempunyai tugas pokok  memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan;

(3)   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

•a.           Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

•b.           Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaran tugas-tugas bidang secara terpadu;

•c.           Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Badan;

•d.           Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;

•e.           Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;

•f.            Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

•g.           Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;

•h.           Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan;

•i.             Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan;

•j.            Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan;

•k.           Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kesekretariatan;

•l.             Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan kesekretariatan;

•m.         Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

•n.           Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

 

 (4) Sekretariat, membawahkan :

a.    Sub Bagian Penyusunan Program;

b.    Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c.    Sub Bagian Keuangan.

 

Pasal 47

 

(1)   Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;

(2)   Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan;

(3)   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :

•a.           Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan;

•b.           Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan;

•c.            Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Badan;

•d.           Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;

•e.           Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

•f.            Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

•g.           Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;

 

 

Pasal 48

 

(1)   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;

(2)   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;

(3)   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

•a.            Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;

•b.            Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;

•c.            Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;

•d.            Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja dilingkungan Badan;

•e.            Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;

•f.             Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;

•g.            Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat;

•h.            Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;

•i.              Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;

•j.             Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;

•k.            Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;

•l.              Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;

•m.          Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

•n.           Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas dan fungsinya;

•o.            Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;

 

Pasal 49

 

(1)   Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;

(2)   Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan adminsitrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;

 

(3)   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala  Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

•a.            Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;

•b.            Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;

•c.            Pelaksanaan pengelolaan administasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;

•d.            Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;

•e.            Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administasi pengelolaan keuangan;

•f.             Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan;

•g.            Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;

•h.            Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;

•i.              Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja  pengelolaan keuangan dengan Kepala Bidang di lingkungan Badan;

•j.             Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;

•k.            Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan;

•l.              Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

•m.          Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

•n.            Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan;

 

 

Paragraf 3

Bidang Umum Kepegawaian

Pasal 50

 

(1)   Bidang Umum Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;

(2)   Kepala Bidang Umum Kepegawaian mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan umum kepegawaian yang meliputi formasi, data dan informasi pegawai;

(3)   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Umum Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

•a.           Penetapan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengelolaan umum kepegawaian;

•b.           Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan umum kepegawaian yang meliputi perumusan formasi, data dan informasi pegawai;

•c.            Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan umum kepegawaian;

•d.           Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan umum kepegawaian;

•e.           Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan umum kepegawaian;

•f.            Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

•g.           Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga/pihak ketiga di bidang pengelolaan umum kepegawaian.

 

(4)   Bidang Umum Kepegawaian, membawahkan :

•a.           Sub Bidang Formasi;

•b.           Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai.

Pasal 51

 

(1)   Sub Bidang Formasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang;

(2)   Kepala Sub Bidang Formasi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan penyusunan formasi;

(3)   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bidang Formasi menyelenggarakan fungsi :

•a.           Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan  penyusunan formasi;

•b.           Pelaksanaan penyusunan pengusulan dan penetapan formasi pegawai setiap tahun anggaran;

•c.            Pelaksanaan pengusulan dan penetapan formasi pegawai;

•d.           Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

•e.           Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

•f.            Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan penyusunan formasi dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;

 

Pasal 52

 

(1)   Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang;

(2)   Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan data dan informasi pegawai;

(3)   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai menyelenggarakan fungsi :

•a.           Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan  pengelolaan data dan informasi pegawai;

•b.           Pelaksanaan pemutakhiran data pegawai;

•c.            Penyusunan dan pengolahan data kepegawaian daerah melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi ;

•d.           Pengolahan dokumentasi dan pelaporan kepegawaian daerah;

•e.           Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

•f.            Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

•g.           Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pengelolaan data dan informasi pegawai dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;

 

 

Paragraf 4

Bidang Mutasi

Pasal 53

 

(1)   Bidang Mutasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;

(2)   Kepala Bidang Mutasi mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan mutasi yang meliputi pengadaan dan pemindahan, kepangkatan dan pensiun pegawai;

(3)   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Mutasi menyelenggarakan fungsi :

•a.           Penetapan penyusunan rencana dan program kerja  di bidang pengelolaan dan pelayanan mutasi;

•b.           Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan dan pelayanan mutasi yang meliputi perumusan pengadaan, pemindahan, kepangkatan dan pensiun;

•c.            Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan mutasi;

•d.           Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan dan pelayanan mutasi;

•e.           Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan mutasi;

•f.            Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan mutasi;

•g.           Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan mutasi;

•h.           Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

•i.             Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan dan pelayanan mutasi;

 

 

(4)   Bidang Mutasi, membawahkan :

•a.           Sub Bidang Pengadaan dan Pemindahan;

•b.           Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun.

 

Pasal 54

 

(1)   Sub Bidang Pengadaan dan Pemindahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang;

(2)   Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemindahan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan pengadaan dan pemindahan pegawai;

(3)   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemindahan menyelenggarakan fungsi :

•a.           Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan  pelayanan dan pengelolaan pengadaan dan pemindahan pegawai;

•b.           Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi pengadaan pegawai;

•c.            Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaaan administrasi peningkatan status CPNSD menjadi PNSD;

•d.           Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

•e.           Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

•f.            Pelaksanaan koordinasi pelayanan pengelolaan pengadaan dan pemindahan pegawai dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;

Pasal 55

 

(1)   Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang;

(2)   Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan kepangkatan dan pensiun;

(3)   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun menyelenggarakan fungsi :

•a.           Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan  pelayanan dan pengelolaan kepangkatan dan pensiun;

•b.           Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan dan administrasi, gaji berkala, kenaikan pangkat dan pensiun;

•c.            Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

•d.           Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

•e.           Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pengelolaan kepangkatan dan pensiun dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;

 

 

Paragraf 5

Bidang Pengembangan Pegawai

Pasal 56

 

(1)   Bidang Pengembangan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;

(2)   Kepala Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan pengembangan pegawai yang meliputi kedudukan hukum, kesejahteraan dan pengembangan karir;

(3)   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi :

•a.           Penetapan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengelolaan dan pelayanan pengembangan pegawai;

•b.           Penetapan rumusan di bidang pengembangan pegawai meliputi perumusan kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai;

•c.            Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan pengembangan pegawai;

•d.           Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan dan pelayanan pengembangan pegawai;

•e.           Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan pengembangan pegawai;

•f.            Evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan pengembangan pegawai;

•g.           Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

•h.           Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan dan pelayanan pengembangan pegawai;

 (4)  Bidang Pengembangan Pegawai, membawahkan :

•a.           Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai;

•b.           Sub Bidang Pengembangan Karir.

Pasal 57

 

(1)   Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang;

(2)   Kepala Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai;

(3)   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan fungsi :

•a.           Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan  pelayanan dan pengelolaan kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai;

•b.           Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi  pembinaan, kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai;

•c.           Pelaksanaan pengelolaan administrasi ijin perkawinan dan perceraian serta administrasi cuti pegawai;

•d.           Pelaksanaan pengelolaan administrasi pemberian penghargaan bagi pegawai;

•e.           Pelaksanaan pengelolaan jaminan kesejahteraan pegawai;

•f.            Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

•g.           Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

•h.           Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pengelolaan kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;

 

Pasal 58

 

(1)   Sub Bidang Pengembangan Karir dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang;

(2)   Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan pengembangan karir pegawai;

(3)   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir menyelenggarakan fungsi :

•a.           Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan  pengelolaan pengembangan karir;

•b.           Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi Kepangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural;

•c.            Pelaksanaan penyusunan evaluasi kinerja pejabat struktural dan fungsional ;

•d.           Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

•e.           Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pengembangan karir pegawai dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;

 

Paragraf 6

Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 59

 

(1)   Bidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;

(2)   Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok memimpin,  mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan pendidikan dan pelatihan aparatur yang meliputi diklat jabatan dan pendidikan formal;

(3)   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

•a.           Penetapan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengelolaan dan pelayanan pendidikan dan pelatihan aparatur;

•b.           Penetapan rumusan di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur meliputi perumusan diklat jabatan dan pendidikan formal;

•c.            Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan dan pelayanan pendidikan dan pelatihan;

•d.           Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan pendidikan dan pelatihan;

•e.           Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan pendidikan dan pelatihan;

•f.            Evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan pendidikan dan pelatihan;

•g.           Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

•h.           Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan dan pelayanan pendidikan dan pelatihan;

(4)   Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :

•a.           Sub Bidang Diklat Jabatan;

•b.           Sub Bidang Pendidikan Formal.

 

Pasal 60

 

(1)   Sub Bidang Diklat Jabatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang;

(2)   Kepala Sub Bidang Diklat Jabatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan diklat jabatan;

(3)   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bidang Diklat Jabatan menyelenggarakan fungsi :

•a.           Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan  pelayanan dan pengelolaan diklat jabatan;

•b.           Pelaksanaan penataan kebutuhan diklat pegawai;

•c.            Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi seleksi diklat jabatan;

•d.           Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi pelaksanaan diklat prajabatan;

•e.           Fasilitasi pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi diklat kepemimpinan, teknis dan fungsional;

•f.            Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

•g.           Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

•h.           Pelaksanaan koordinasi diklat jabatan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;

 

Pasal 61

 

(1)   Sub Bidang Pendidikan Formal dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang;

(2)   Kepala Sub Bidang Pendidikan Formal mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan pendidikan formal;

(3)   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bidang Pendidikan Formal menyelenggarakan fungsi :

•a.           Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan  pelayanan pendidikan formal;

•b.           Pelaksanaan pelayanan, pengelolaan administrasi dan fasilitasi pemberian ijin belajar dan tugas belajar;

•c.            Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan administrasi ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah;

•d.           Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan administrasi penyelenggaraan bimbingan teknis, kursus, seminar dan lokakarya;

•e.           Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

•f.            Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

•g.           Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pengelolaan pendidikan formal dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;

 

Paragraf 8

Jabatan Fungsional

Pasal 62

 

Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

 

============================================================================================

  Home  |  Sitemap  |  Link  |  Kontak  |  About  |  Disclaimer  
 
  BKD Pemerintah Kabupaten Bandung - Official Portal 2007